SAMARINDA (13/2-2021)

Rencana pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati Berau, Mahakam Ulu (Mahulu), Paser dan Samarinda, belum dipastikan apakah tetap dilaksanakan pada Rabu (17/2).  Karena sampai saat ini Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum terbit. Sementara untuk Kabupaten Kutai Timur (Kutim)  dan Kutai Kartanegara (Kukar), dipastikan menunggu hasil sidang Majelis Konstitusi (MK) yang akan mengeluarkan putusan pada Selasa (16/2).

Syafranuddin – Kepala Biro Humas Kaltim menerangkan Pemprov Kaltim sudah mempersiapkan  untuk acara  pelantikan bupati dan wakil bupati Mahulu, Paser, Berau, dan Samarinda, dimana masa tugas pejabat lama berakhir pada 17 Februari 2021. “Ada enam daerah yang seharusnya dilantik bersamaan namun Kutim dan Kukar, ada gugatan di MK sehingga empat daerah yang sudah dipersiapkan yakni Mahulu, Samarinda, Paser dan Berau,” terangnya.

Dijelaskan, usulan penerbitkan SK Mendagri sudah disampaikan ke Kemendagri setelah Pemprov menerima berkas usulan dari masing-masing Pemkab dan DPRD sayangnya hingga sekarang belum ada kabar. Sebagai antisipasi,  Pemprov Kaltim sudah mempersiapkan kebijakan lain yakni menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur  berupa penunjukan Pelaksana Harian (Plh) kepala daerah. 

Jubir Gubernur Kaltim ini menerangkan, kepala daerah di Kaltim hasil Pilkada Tahun 2015 dilantik dalam 3 gelombang yakni tanggal 17 Februari 2016 Rita Widyasari- Edi Damansyah sebagai Bupati dan Wabup Kukar, kemudian Yusriansyah Syarkawi-  M Mardikansyah (Paser), Ismunandar – Kasmidi Bulang (Kutim), Bonifasius Belawan Geh-Y Juan Jena (Mahulu) dan Syaharie Ja'ang- H Nursyiwan Ismail (Samarinda) dan Muharram-H Agus Tamtomo untuk Berau.

Gelombang kedua yakni tanggal 23 Maret 2016 yakni Neni Moerniaeni-Basri Rase sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bontang serta FX Yapan-H Edyanto Arkan (Kubar) sebagai Bupati dan Wabup Kubar, sementara pasangan Rizal Effendi dan Rahmad Mas’ud dilantikan pada 30 Mei 2016.(sK07)