BALIKPAPAN (31/3-2022)

               Pemerintah pusat diharapkan memperhatikan nasib Kaltim, pasca ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi perpindahan ibukota negara RI. Harapan besar agar Kaltim terutama SDMnya terlibat dalam mega proyek nasional ini, terungkap dalam  Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Daerah yang dipimpin  Wakil Ketua DPD RI  Mahyudin.

Dalam rakor yang diikuti Wagub Hadi Mulyadi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong , serta sejumlah perwakilan dari Pemkab dan Kepala OPD Kaltim, itu Mahyudin berhareap warga Kaltim jangan diabaikan. “Kaltim seratus persen mendukung," tegas Wagub Hadi Mulyadi saat mengantarkan  Wakil Ketua DPD RI  Mahyudin kembali ke Jakarta.

Disebutkan, warga Kaltim bahagia Kaltim telah menjadi perhatian pemerintah pusat, juga lembaga legislatif (DPRRI) dan para senator di DPD - RI. Namun, ia berharap pemerintah pusat  memperhatikan aspirasi masyarakat agar pembangunan tetap berasaskan pemerataan dan keadilan terutama empat daerah yang sering diundang dan bersentuhan langsung dengan IKN.

“Kabupaten Penajam Paser Utara,  Kutai Kartanegara,  Balikpapan dan Samarinda, harus mendapatkan porsi yang cukup agar pembangunan tidak ada ketimpangan, demikian dengan daerah lainnya seperti Berau, Kubar, Mahulu, Kutim, dan Paser. Pembicaraan dan komunikasi harus terus dilakukan secara detail dan Kaltim  siap mensupport pembangunannya," ungkapnya.

Iapun menaruh harapan, anggota DPD RI asal Kaltim bisa  menterjemahkan keinginan dan harapan daerah dan masyarakat Kaltim. “IKN benar-benar mendorong terciptanya pemerataan pembangunan. Tadi juga ada disampaikan terkait infrastruktur jalan di kawasan perbatasan," ungkapnya.

Sementara  Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengakui sengaja datang bersama tiga wakil menteri yang berkaitan langsung dengan pembangunan IKN. "Kita ingin mendengar langsung apa saja permasalahan yang dihadapi, aspirasi dan keluhan masyarakat berkaitan pembangunan IKN. Semoga apa yang disampaikan tadi sudah mampu dipahami pihak kementerian. Segera dicarikan solusi kalau ditemukan permasalahan. Itu yang terbaik untuk rakyat Kaltim," kata mantan Bupati Kutim ini.(SK05)