SANGATTA

 Terbatasnya anggaran daerah, berdampak langsung dengan target kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutai Timur (Kutim) dalam rangka memperluas lahan dan ketersediaan pangan. Meski demikian, DPTPHP Kutim tidak kehilangan semangat ditengah-tengah keterbatas fiskal daerah itu.

Di tahun 2026 ini, DTPHP  membangun komunikasi dengan sejumlah perusahaan pertambangan untuk melakukan  pengembangan sektor peternakan. Kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai ‘’mengandeng Zperusahaan merupakan solusi  guna memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi peternak lokal,’ ujar plt Kadis DTPHP Purno Edi.

Ia  mengungkapkan bahwa DTPHP Kutim kini sedang  menjajaki kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kutim, seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Indominco Mandiri, hingga PT Indexim Coalindo."sebenarnya komunikasi itu sudah lama dibangun, namun saat ini bensar-benar diintensifkan lagi, Kemarin dengan KPC sudah sounding saat kondisi kekeringan, meski untuk yang berkenaan dengan ternak belum sempat bertemu langsung. Namun dengan Indominco kita sudah dicoba  dan harapannya ke daerah-daerah lain juga seperti itu. Saat kondisi keuangan kita menipis seperti ini, memang harus banyak kolaborasi," ujar Purno Edi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11)

Menurutnya, setiap perusahaan pertambangan memiliki keunggulan dan fokus pemberdayaan masyarakat masing-masing. Oleh karena itu, DTPHP berupaya menyelaraskan program pengembangan peternakan dengan kedekatan serta zonasi wilayah operasional tiap perusahaan agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Terkait  bantuan pengadaan ternak sapi yang disalurkan langsung oleh perusahaan ke desa-desa tanpa melalui dinas—seperti program yang sempat bergulir di wilayah Gemaka—Purno Edi menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selama bantuan tersebut menyentuh langsung kelompok tani atau peternak dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga, dinas memberikan dukungan penuh.

"Kita punya perencanaan masing-masing, perusahaan juga tentu ada perencanaan masing-masing. Itu tersambung juga dengan desa di tingkat kecamatan hingga Bappeda sebagai wujud perencanaan pembangunan kabupaten. Tidak ada masalah, yang jelas objeknya ke petani dan berdampak pada petani kita," jelasnya.

Ia menambahkan, sinergi dengan pihak swasta menjadi sangat krusial mengingat kuota pengadaan ternak sapi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, dinas juga memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengadaan sarana pendukung tertentu.

Melalui keterlibatan CSR perusahaan di wilayah lingkar tambang, DTPHP berharap beban permodalan peternak—mulai dari penyediaan bibit ternak hingga pembuatan sarana kandang yang membutuhkan biaya cukup besar—dapat terbantu secara bertahap dan berkelanjutan(adv18)