SANGATTA (26/2-2021)

Bupati Ardiansyah Sulaiman dan bersama Wabup Kasmidi Bulang, usai dilantik Gubernur Kaltim Isran Noor, Jumat (26/2) langsung beraktifitas dimana salah satu agendanya menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kutim.

Dalam rapat yang dipimpin Joni – Ketua DPRD Kutim, pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKS, Berkarya ini mendapat ucapan selamat dari semua pimpinan dan anggota DPRD Kutim.

Dalam Rapat Paripurna Ke-lV DPRD Kutim, Ardiansyah menyatakan selama  kampanye mereka telah mendesain skala prioritas yang harus segera dituntaskan diantaranya masalah  lahan yang masuk dalam kawasan enclave Taman Nasional Kutai (TNK) yang belum adanya pelepasan tapal batas kawasan enclave TNK sehingga  warga di  Sangatta Selatan dan Teluk Pandan kesulitan sertifikat surat keterangan tanah, selain itu masalah utang pemerintah. 

Dalam rapat yang diikutin 33 anggota DPRD Kutim itu, Ardiansyah menyebutkan  utang Pemkab Kutim yang ada saat ini   menghambat program pemkab arenanya harus cepat dituntaskan. “Kami juga ingin memastikan terwujudnya sinkronisasi antara kemampuan keuangan daerah dengan rencana kerja,” ungkap Ardiansyah yang pernah memimpin Kutim tanpa utang dan masalah ini.

Berdasarkan kajiannya, pasangan ASKB menyatakan  dalam masa kepemimpinan mereka yang pertama akan dilakukan  program yang berpadu dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu melanjutkan pendidikan menuju Kutim Cemerlang, pembangunan rumah layak huni, melanjutkan SPAMDes, melanjutkan kemudahan program pelayanan adminduk dan percepatan integrasi pembangunan ekonomi desa.

Kemudian, program berbasis elektronik memudahkan dan menemukan solusi atas semua permasalahan yang dihadapi masyarakat Kutim. Melalui penerapan inovasi smart city, dan penerapan teknologi tepat guna pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli desa.

Selainn itu, program yang didesain sesederhana mungkin sehingga dapat langsung mengenai sasaran seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, pengembangan kinerja usaha industri mikro kecil dan menengah serta pengembangan kelompok sadar destinasi wisata.

“Saat ini utim dihadapkan dengan persoalan dan peluang di era globalisasi modern saat ini tak akan bisa bekerja sendiri. Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas harus mutlak dibangun secara kokoh. Konsekuensi atas program tersebut harus memprioritaskan masyarakat, itulah hal yang utama,” ungkap pria yang akrab disapa Didi ini.

Meski demikian, keduanya sama-sama berharap dukungan DPRD dan masyarakat karena berdasarkan pengalamannya sebaik apapun program yang dibuat tanpa dukungan masyarakat dan masyarakat, tidak ada artinya.

Bersama masyarakat yang peduli membantu dan mau berperan dalam pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. “Masyarakat bersama DPRD Kutim memiliki peran yang akan terus mengawasi roda pembangunan,” ujar Ardiasnyah yang langsung disambut aplusan anggota DPRD dan udangan.(Sk03)