SANGATTA

Apbd Kutim tahun 2026 baik pendapatan maupun belanja diusulkan berubah menjadi Rp 6,4 T yang sebelumnya Rp 5,7 T ada penambahan. Usulan perubahan itu disampaikan Bupati Kutim dalam Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim, Rabu (30/9)

Nota penjelasan APBD Perubahan  dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Idham Cholid. Dijelaskan,  perubahan APBD 2026 disusun setelah adanya kesepakatan antara Pemkab Kutim dan DPRD Kutim terhadap perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada 25 September 2026.dari pendapatan daerah yang sebelumnya dianggarkan Rp5,763 triliun meningkat menjadi Rp6,408 triliun.terjadi peningkatan sekitar Rp644,36 miliar.

Sementara belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp5,738 triliun naik menjadi Rp6,427 triliun. Namun masih terdapat defisit  sekitar Rp19 miliar. Yang Dapat ditutup melalui pembiayaan daerah  dari SiLPA tahun anggaran 2025.

Dijelaskan perubahan APBD disusun dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan anggaran, perubahan proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan penyesuaian belanja, kebijakan pembiayaan serta program dan kegiatan yang harus diselesaikan hingga akhir tahun.

‘’Perubahan APBD juga tetap mengacu pada tema pembangunan Kutim 2026, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung kemantapan infrastruktur untuk investasi.,’’ sebut idham chalid.

Iapun menyebutkan ada Enam prioritas pembangunan tetap menjadi dasar, mulai dari infrastruktur dan konektivitas, transformasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup hingga penguatan ketahanan pangan.

Diakhir penjelasanny, Pemkab Kutim minta dukungan DPRD dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.“Melalui perubahan APBD ini, Pemerintah Daerah berupaya memastikan agar alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan terarah, dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, kemampuan keuangan daerah, serta waktu pelaksanaan yang tersedia sampai dengan akhir tahun anggaran 2026,” harap bupati.(sk01)