SAMARINDA (13/11-2021)

               Adanya sejumlah negara untuk membertikan dukungannya kepada sejumlah daerah seperti Kaltim yang telah melakukan upaya pengurangan emisi, diharapkan bisa dipahami pemerintah pusat karena tanpa regulasi yang baik tentu daerah akan mengalami kesulitan untuk membangun daerah terutama mensejahterakan rakyat.

               Usai mengikuti talks show di Paviliun Indonesia pada COP 26 UNFCCC Glasgow Inggris, Jumat (12/11), diakui Isran banyak negara yang ingin membantu Kaltim namun terhalang adanya sejumlah aturan yang menjadi penghambat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

               “Dukungan sejumlah negara seperti Norwegia sangat menggembirakan namun terkendala dengan kebijakan pemerintah pusat, karenanya Pemprov Kaltim terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar usaha yang dilakukan memberikan nilai plus bagi masyarakat terutama masyarakat yang sudah ikut dalam upaya pengurangan emisi,” sebut Isran.

               Isran dalam beberapa pertemuan dengan delegasi peserat COP 26 UNFCCC menyatakan, Kaltim tetap dengan komitmennya untuk mengurangi emisi khususnya dari kegiatan berbasis lahan hingga 23 juta ton CO2e dari tahun 2019.

Dengan pengurangan emisi sekitar 10 persen setiap, diperhitungkan pada tahun 2030 diperhitungkan kontribusi Kaltim  kepada negara dalam pengurangan emisi mencapai 164 juta ton CO2e.  “Pemerintah RI menargetkan 485 juta tin CO2e,” sebut Isran.

               Kaltim memiliki tambahan 18 jutaa CO2e dikarenakan luas lahan Kaltim (12,7 Ha,red) hampir sama dengan Inggris yang tercatat 13,4 juta Ha. Sementara luas hutan Kaltim mencapai 6,5 juta Ha namun dalam 2 tahun terakhir diketahui  6.173 Ha digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman, pengelolaan hutan yang tidak lestari, pembukaan lahan tanpa izin, pertambangan dan tambak.

               Terkait transisi energi, ditegaskan Isran, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mewujudkan energi rendah emisi yang berkelanjutan dan tangguh untuk kesejahteraan rakyat. “Termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan pada bioful seperti B-30 dan B-100, disisi lain perekonomian Kaltim masih bergangtung pada minyak dan pertambangan,” ungkap orang nomor satu di Pemprov Kaltim ini.(SK8)