SANGATTA (9/11)

Pelabuhan laut di Kenyamukan Sangatta   menjadi prioritas tahun 2021, jika pemerintah pusat menghibahkan. Sekda Kutim Irawansyah, Senin (9/11) mengaku  belum tahu  persis apakah  ada surat hibahnya atau belum. “Belum lihat suratnya, tapi kelau memang suratnya sudah ada, kita akan prioritaskan pembangunannya agar pelabuhan bisa jalan,” katanya.

Tahun ini, terang Irawan,  pemenrintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan tersebut, namun karena surat hibah yang diharapkan akan turun tahun ini belum juga ada, sehingga anggarannya dipotong untuk penanganan covid-19. 

“Anggarannya itu dipotong habis, karena memang dipastikan tidak terserap. Karena itu, kalau memang sudah ada surat hibahnya, akan dianggarkan tahun depan, untuk dikerjakan. Sebab ini prioritas, agar pelabuhan ini bisa fungsi secepatnya,” katanya.

Pelabuhan laut yang berada tak jauh dari ibukota Kabupaten Kutim,   ada dua perkerjaan besar yang harus dikerjakan secara bersamaan , Pertama, penyelesaian causeway  atau jalan penghubung pelabuhan dengan sisi darat. Selain itu, ada sisi darat, terutama fasilitas ruang tunggu dan berbagai fasilitasnya. Karena itu, tentu akan memakan biaya yang cukup besar. 

Tapi, kalau terpaksa, terangnya, jalan penghubung yang didahulukan. Karena selesainya jalan penghubung, pelabuhan bisa jala meskipun belum ada tempat istrahat bagi penumpang.  “Tapi, kalau perlu, dikerjakan dengan kolaborasi dana APBD dan CSR, agar bisa jalan dua duanya,” katanya.

Meskipun Irawansyah mengatakan belum melihat surat hibah, namun sebelumnya, saat masih aktif, belum cuti kampanye, Wakil Bupati Kasmidi Bulang mengakui surat hibah dari pemerintah pusat, telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Menurut Kasmidi saat itu, surat hibah dari pemerintah pusat, telah diterima melalui Kementerian Perhubungan.  “Suratnya hibahnya sudah kita terima, tinggal seremonial penyerahannya yang akan dilakukan. Tapi kami sudah koordinasi dengan Syahbandar untuk dilakukan,” katanya.

Pria yang akrab disapa KB ini menerangkan  seremonial penyerahan diperlu dilaksanakan agar masyarakat tahu  kalau causeway  sudah jadi milik pemerintah daerah. Sehingga tidak ada lagi klaim dari berbagai pihak sehingga, Pemkab bisa  untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan causeway yang memang belum rampung dikerjakan pemerintah pusat.(03)